Dalam beberapa tahun terakhir, bentrok antar organisasi masyarakat (ormas) kerap menjadi sorotan publik di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mencerminkan persoalan mendalam dalam pengelolaan keamanan dan kualitas pendidikan warga negara. Bentrok antar ormas dapat dipandang sebagai bukti nyata ketidakmampuan aparat keamanan dalam mengkondusifkan wilayah, sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai kebangsaan, hukum, dan toleransi.
Ketidakmampuan Aparat Keamanan
Tugas utama aparat keamanan adalah memastikan stabilitas, ketertiban, dan keamanan di tengah masyarakat. Namun, sering kali bentrok antar ormas berlangsung secara berulang di lokasi-lokasi tertentu, menunjukkan kelemahan dalam tindakan preventif dan responsif. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya personel, lemahnya koordinasi antara instansi keamanan, atau bahkan adanya intervensi kepentingan politik yang menghalangi tindakan tegas terhadap ormas yang bermasalah.
Sebagai contoh, seringkali aparat keamanan lebih bersifat reaktif, hanya bertindak setelah bentrok terjadi, ketimbang mengambil langkah preventif untuk mencegah konflik. Padahal, dengan pengawasan dan pendekatan yang lebih proaktif, potensi konflik dapat diminimalisasi. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum sering menjadi pemicu ketegangan. Ketika satu pihak merasa aparat lebih memihak lawan mereka, konflik pun sulit dihindari.
Lebih jauh lagi, adanya indikasi bahwa beberapa ormas memiliki hubungan dekat dengan oknum di lingkaran kekuasaan membuat aparat ragu untuk bertindak tegas. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berlaku adil, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.
Rendahnya Pendidikan Warga Negara
Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan warga negara, khususnya dalam hal pemahaman tentang nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan supremasi hukum. Banyak anggota ormas yang terlibat dalam bentrok berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan kurang memiliki kesadaran kritis terhadap dampak negatif dari tindakan mereka.
Pendidikan formal di Indonesia belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai tersebut secara mendalam. Kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan menjadi salah satu faktor. Akibatnya, banyak warga yang lebih mengutamakan loyalitas kelompok daripada menghormati aturan hukum dan kepentingan bersama.
Selain itu, pengaruh budaya kekerasan yang sering kali dianggap sebagai cara efektif untuk menyelesaikan masalah turut memperburuk situasi. Konflik antar ormas biasanya berakar pada persoalan sederhana, seperti perebutan wilayah kekuasaan, persaingan ekonomi, atau gesekan antar individu, yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai. Namun, kurangnya kemampuan berkomunikasi dan berpikir rasional membuat solusi kekerasan lebih sering dipilih.
Solusi dan Harapan
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Aparat keamanan harus meningkatkan kemampuan intelijen, memperkuat pengawasan, dan memastikan penegakan hukum yang adil tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat. Di sisi lain, pemerintah perlu mengedepankan pendidikan karakter sejak dini, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, hukum, dan kebhinekaan kepada generasi muda.
Melalui sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang berkualitas, diharapkan bentrok antar ormas dapat diminimalisasi. Keamanan yang kondusif dan masyarakat yang berpendidikan tinggi akan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya harmoni sosial di Indonesia.
